12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final ini kami bagikan untuk Bendara di SMK sebagai rambu-rambu atau aturan dalam pengadaan Barang dan Jasa selama mendapatkan kucuran Dana Bantuan Operasional dari Pemerintah (Kemdikbud).

12 Komponen Pembiayaan BOS SMK 2018 Final

Dari Point 1 dampai 11 hampir sama dengan komponen pembiayaan BOS SMA-SMALB 2018, tetapi untuk jenjang SMK Sederajat ini ada 1 point tambahan yang menjadikan 12 Komponen untuk jenjang SMK dalam penggunaan Dana BOS dari pemerintah tersebut. Adapun point ke 12 tersebut adalah sebagai berikut :

12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri  Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

• Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMK, antara lain penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis pakai (ATK), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, Pengantar ke industri, dan/atau evaluasi.
• Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/ lapangan bagi peserta didik SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek/bimbingan/ pemantauan peserta didik praktek.
• Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku. Magang guru ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. mengikuti pelatihan kerja di industri;
2. magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk/jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
3. magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
4. mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
5. mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
6. mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.

• Biaya untuk penyelenggaraan SMK sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1) diantaranya belanja bahan habis pakai (ATK), perjalanan dinas.
• Biaya praktek bagi Guru/Siswa SMK pada industri/institusi di Luar Negeri dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMK yang memiliki jumlah siswa di atas 1.000 atau SMK yang memiliki program keahlian dengan jumlah siswa di atas 600;
2. ada akta kerjasama dengan industri/institusi luar negeri; dan
3. ada izin persetujuan dari Direktorat Pembinaan SMK,Kemdikbud.

Itulah kiranya yang menjadi pembeda setiap komponen pembiayaan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA-SMALB dengan SMK Tahun 2018. Kiranya bisa menjadi pencerahan bagi bendahara sekolah dalam pengadaan barang dan jasa di Sekolah.

Lebih jelas dan lengkap silahkan KLIK DISINI

Bagikan Artikel ini